Jakarta – Pemilihan Presiden (Pilpres) AS akan segera usai, dan tak lama lagi akan diumumkan pemenangnya. Berdasarkan data Associated Press (AP), Joe Biden masih unggul dengan total 238 electoral votes. Selisihnya dengan suara yang diperoleh Donald Trump, data menunjukkan electoral votes yang diperoleh Presiden AS itu mencapai 213 suara.

Pilpres AS memang menyita perhatian seluruh dunia, pasalnya Negeri Paman Sam itu punya dampak besar terhadap banyak negara, termasuk Indonesia. Pertanyaan siapa yang lebih menguntungkan bagi Indonesia pun kerap muncul.

Menjawab itu, Ekonom Senior Faisal Basri menuturkan, Donald Trump yang merupakan kandidat Presiden AS dari Partai Republik akan lebih menguntungkan Indonesia.

“Kalau Partai Republik ini kerjaannya apa? Stimulus, cetak uang, sehingga dolar AS turun, merosot, maka rupiahnya menguat tanpa kita usaha,” ungkap Faisal dalam webinar DPP PAN, Rabu (4/11/2020).

Apalagi, pemerintah AS yang masih dipimpin Donald Trump baru saja memperpanjang insentif dagang yakni fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) pada Minggu, (1/11) lalu.

“Kalau Partai Republik yang penting bisnis. Perusahaan minyaknya diminta dikasih fasilitas, Freeport jangan diganggu, begitu-begitu saja, dan GSP dikasih begitu kan,” tutur Faisal.

Namun, ia mengaku dirinya sendiri tak menyukai jawaban itu. “Saya nggak suka nih jawabannya. Kalau Donald Trump menang itu lebih menguntungkan untuk Indonesia, dari pengalaman,” paparnya.

Sementara itu, Joe Biden dari Partai Demokrat diprediksi akan lebih sedikit menguntungkan Indonesia. Pasalnya, Partai Demokrat dilihat akan memiliki banyak agenda yang hanya mengutamakan penekanan defisit anggaran.

“Nah kalau Partai Demokrat itu cenderung akan menahan defisit, menurunkan defisit, akan menaikkan pajak untuk orang kaya. Nah itu bagus untuk ekonomi AS, artinya strengthening dolar AS karena defisitnya turun. Nah akibatnya apa? Rupiahnya melemah. Jadi faktor eksternalnya yang bersifat eksogen dari Amerika, very unfortunate. Ingat nggak waktu Pak Harto jatuh? Presidennya demokrat,” imbuh dia.

Selain itu, menurut Faisal Partai Demokrat akan lebih ketat dalam memberikan insentif atau menjalin kerja sama dengan negara lain, misalnya Indonesia. “Partai Demokrat kalau mau ngasih banyak banget syaratnya, human rights, harus dimasukkan, yang begitu-begitu,” pungkas Faisal.

 

(ZQ)